Food Estate,
#KenapaBuruBuru?

Food Estate Dikritik, Prabowo Berkelik Tetap Berupaya Melindungi Rakyat

Alternatif Food Estate, Pemerintah Diminta Bangun Kedaulatan Pangan Sistematik

Proyek Food Estate Mangkrak, Aparat Hukum Masih Diam? DPR Bilang Begini

Prabowo Gagal Panen Singkong di Proyek Food Estate

Ironis! Sebagian Area Gagal Eks-PLG yang Kini Dikembangkan untuk Food Estate Rentan Terbakar

Abai Gambut di Restorasi, Ancaman Karhutla Muncul Kembali

Salahkan Air, Pengembangan Food Estate di Kalteng Butuh 4 tahun untuk optimal

Proyek Lumbung Pangan Dinilai Abaikan Hak Pangan dan Gizi Warga

Adu argumen petani di Sumatra Utara terkait kegagalan Food Estate

Cerita lapangan: Proyek Food Estate yang mulai ditinggalkan petani karena tidak sesuai harapan

DPR RI Sebut Food Estate Pemerintah Jokowi Bermasalah, Prabowo Pasang Badan

Banyak data palsu terkait produksi beras dan komoditas pangan, Komisi IV DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawasi program food estate

Peneliti CIPS: Program Food Estate yang dikembangkan di kawasan hutan dan lahan gambut yang memperburuk krisis iklim dan menyebabkan hilangnya 427,2 ton karbon per hektar lahan gambut yang dikonversi

Bantah food estate gagal, Kepala Staf Kepresidenan salahkan kondisi alam yang tak menentu

Beragam persoalan food estate yang dialami petani di Humbang Hasundutan

Ancaman krisis pangan harusnya diatasi dengan pengembangan keanekaragaman, bukan food estate

Ancaman Proyek Food Estate, Mengulang Kegagalan Masa Lalu?

Jika proyek lumbung pangan Indonesia gagal, siapa yang bertanggung jawab memulihkan hutan?

Lahan seluas 2.500 hektare (Ha) disiapkan untuk food estate dengan alasan mendukung keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB Dwi Andreas Santosa menilai Food Estate gagal karena melanggar 4 pilar pengembangan lahan pertanian skala besar

Proyek Food Estate lambat, Menteri PUPR keluhkan kurangnya orang untuk menggarap lahan

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian mengakui bahwa ada penggunaan alat berat untuk proyek food estate yang mangkrak. Saat ini kondisi alat berat tersebut telantar dan tidak terpakai

Janji palsu Kesejahteraan proyek Food Estate

Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim

Serikat Petani Indonesia (SPI) mengatakan bahwa impor GMO memberikan keberpihakan penguasaan korporasi raksasa atas ketersediaan benih/ bibit di dalam negeri, sehingga petani akan bergantung dan membeli pada korporasi tersebut

Menurut catatan BPS luas panen sepanjang Januari-September 2021 di Kalimantan Tengah mencapai 115.848 hektare (ha), ternyata realisasi tahun 2022 pada periode yang sama justru turun menjadi 88,064 ha

Ekstensifikasi Food Estate di Desa Mulyasari Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, seluas 103,66 hektar terbengkalai karena permasalahan tata kelola air yang menyebabkan padi tidak bisa tumbuh.

SPI mengkritisi kebijakan food estate. Pemerintah seharusnya menghindari pendekatan yang menggantungkan diri pada pasar dan kekuatan swasta. Hal ini berpotensi membuat masalah-masalah baru, yakni konflik agraria dan ketergantungan petani terhadap korporasi, seperti benih, pupuk, sampai ke pemasarannya.

Luas lahan food estate di Kalteng terus bertambah, baik lahan intensifikasi maupun lahan cetak sawah baru. Namun, pemerintah kesulitan mencari penggarap atau tenaga kerja

Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran Rp2,3 triliun pada 2023 untuk Food Estate dan penguatan kawasan sentra produksi pangan

Proyek Food Estate Tetap Berlanjut Meskipun Indonesia Sudah Swasembada Beras

Masuk Program Food Estate, Petani di Desa Bentuk Jaya Mengeluh Akibat Banjir Tidak Bisa Menanam.

BRGM soal Food Estate di Lahan Gambut: Ongkos Mahal tapi Margin Kecil.

Moeldoko mengakui Ada yang Belum Tepat dari Proyek Food Estate Jokowi.

Waswas Ambisi Lumbung Pangan Baru: Kedok Pembangunan Infrastruktur yang Haus Lahan dan Anggaran

Ambisi Proyek Food Estate yang Berantakan

Dana Melayang di Infrastruktur Penyokong Pangan.

Boros Anggaran Cetak Sawah Baru.

Hasil verifikasi citra satelit oleh Pantau Gambut menemukan pembukaan lahan berpola pada area bervegetasi lebat dan kawasan gambut

Menteri Pertanian Klaim Food Estate Berhasil 100 Persen, Walhi: Stop Abaikan Petani dan Lingkungan Hidup.

Mempertanyakan Klaim Menteri Pertanian atas Keberhasilan Food Estate

Realisasi Food Estate di Kabupaten Bulungan Belum Maksimal.

KPA Ungkap 6 Masalah Kebijakan Food Estate.

Pengembangan proyek Food Estate perlu dievalusasi ulang.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa memprediksi program food estate akan gagal.

Temanggung siapkan 339 hektare lahan "food estate".

Program food estate di daerah Gunung Mas, Kalteng dinilai telah mengakibatkan hutan di area sekitarnya rusak.

Pantau Gambut menilai permasalahan pangan Indonesia bukan mengenai produksi melainkan distribusi pangan yang tidak merata.

Greenpeace: Proyek Food Estate 700 Hektare di Kalteng Picu Banjir.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangkaraya menyebut deforestasi yang dilakukan untuk menunjang proyek food estate kebun singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, berpotensi memperluas wilayah banjir.

Gubernur Kalteng Optimistis Food Estate dapat mengurangi jumlah impor pangan Indonesia.

Areal food estate di Humbangan Hasundutan, Sumatera Utara, menyerobot lahan adat.

Food estate di Kabupaten Pulang Pisau diperluas 3.000 ha untuk meningkatkan hasil panen.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melakukan pembaruan atau pemutakhiran rencana induk (master plan) pengembangan lokasi lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kalteng Kembangkan Food Estate Zona Barat, yakni di Kabupaten Katingan, Seruyan dan Kotawaringin Timur (Kotim) dengan luasan masing-masing 1000 hektar.

PLN bantu program Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah dengan membangun sejumlah infrastruktur kelistrikan guna menerangi kawasan seluas 20 ribu hektare (Ha).

Anjuran pemerintah untuk mempercepat waktu tanam dari 2 kali pertahun menjadi 3 kali pertahun membuat hampir 90% petani tidak mendapatkan hasil panen yang optimal

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi targetkan 1000 hektar Food Estate Sumatera Utara Rampung di akhir tahun.

Kementerian Pertanian menyebut program Food Estate di Kalimantan Tengah dan sejumlah daerah lainnya merupakan upaya sinergi lintas kementerian dalam merespon cepat pandemi Covid-19 untuk menjaga ketahanan pangan.

Pemerintah terus genjot pengembangan food estate di empat wilayah, yakni Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatra Selatan (Sumsel), Sumatra Utara (Sumut), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pengembangan proyek Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara berlanjut. Pembangunan infrastruktur untuk dilakukan secara bertahap mulai 2020-2023 meliputi bidang Sumber Daya Air dengan total anggaran Rp 406,9 miliar dan konektivitas sebesar Rp 619,1 miliar.

Pengembangan proyek Food Estate berlanjut ke Pulau Jawa.

Anggota Badan Anggaran DPR RI meminta realisasi anggaran food estate jangan tumpeng tindih yang akan berpotensi mengakibatkan munculnya anggaran ganda yang mungkin muncul di beberapa kementerian yang terlibat, antara lain, Kementan, KLHK, Kemen PUPR dan Kemenhan.

Pantau Gambut dan WALHI Kalimantan Tengah mengeluarkan laporan  kajian dan investigasi di lapangan, serta menganalisis proyek food estate dalam konteks politik pangan nasional yang bertemali dengan politik pangan dan kebijakan ekonomi politik global.

Komisi IV DPR RI menolak rencana pengajuan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 untuk program lumbung pangan nasional atau food estate sebesar Rp 1,10 triliun.

Warga empat desa di Kab. Gunung Mas, Kalteng, menolak pembukaan lahan 2.000 ha yang masuk dalam lahan uji coba perkebunan singkong Kementerian Pertahanan. Di lahan tersebut, selain kebun warga, terdapat beberapa rumah warga yang bahkan sudah bersertfikat.

Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan menawarkan lahan pertanian pada ekosistem rawa gambut dan pasang surut seluas 10 ribu ha kepada pemerintah pusat untuk dijadikan food estate. Sementara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menyiapkan lahan seluas 2.654 ha untuk pengembangan kawasan food estate di Kaltim.

Komisi IV DPR RI mempertanyakan kehadiran dan sumbangsih Perum Bulog dalam proyek food estate yang dicanangkan pemerintah di sejumlah daerah. Proyek tersebut dinilai belum memberikan sumbangsih terhadap ketahanan pangan nasional.

Hasil kajian Yayasan Madani Berkelanjutan menunjukkan Pemerintah memberikan sejumlah keistimewaan regulasi untuk mempermudah realisasi proyek pangan berskala luas di empat provinsi bernama food estate.

Pengamatan lapangan Save Our Borneo dari Desa Tewai Baru menemukan lahan seluas 600 ha yang sudah dibuka untuk pengembangan bibit singkong masuk dalam kawasan hutan produksi, dan memiliki tutupan yang sangat bagus, dengan diameter kayu mencapai 40 cm ke atas. Namun digantikan dengan tanaman singkong.

Pemprov Kalteng Pastikan Lahan Gambut di Kawasan Eks PLG Tidak Akan Digunakan untuk Food Estate.

Walhi Kalimantan Tengah bersama Pantau Gambut, menyerukan penyelamatan lingkungan Kalimantan Tengah dari potensi kerusakan yang akan ditimbulkan oleh program Food Estate. 

Gubernur KalTeng, Sugianto Sabran mengatakan total tanaman padi yang sudah tertanam mencapai 29.032,5 ha, yaitu 98.8% dari total target 30 ribu ha, dan sudah terpanen seluas 15.862 ha atau 52.9 persen.

“Pak Presiden, memberikan arahan secara khusus kepada saya, agar food estate di lahan 160 ribu hektar harus dijalankan.” kata Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan 

Program strategis nasional lumbung pangan di Kalimantan Tengah dinilai menabrak berbagai kajian hukum dan ekologis.

Penanaman padi di lahan rawa bagian dalam food estate Kalimantan Tengah, tepatnya di Pulau Pisau, telah mencapai 25 hektare.

Pengembangan food estate di Ex -PLG Kalimantan Tengah seluas 137.000 dari total 165.000 hektar akan dituntaskan tahun 2021 ini.

Pemerintah mencananangkan kebijakan impor beras sebesar 1 ton di tengah panen raya dengan alasan sebagai upaya mengamankan persediaan beras dalam negeri di tengah pandemi.

Lahan Food Estate di Kecamatan Dadahup dilanda banjir karena berada di areal pasang surut. Selain itu, 88,5 ha lahan yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan diu Desa Tahai Jaya mengalami kerusakan.

Tahun ini, akan dilakukan intensifikasi lahan seluas +/- 40 ribu hektare, dengan merevitalisasi lahan sawah yang sudah ada khususnya untuk infrastruktur irigasi dan pola budidaya. Untuk cetak sawah baru/ekstensifikasi, ditargetkan bisa mencapai 22 ribu hektare. Total perluasan lahan 62 ribu ha.

Karena percepatan pola tanam yang dianjurkan pemerintah, 90% petani di Belanti Siam merugi.

Kadis Hortikultura dan Peternakan Kalteng membantah adanya gagal panen, yang ada penurunan produksi karena panen paksa akibat roboh diterpa angin dan hujan.

200-250 ha lahan siap panen dengan hasil panen beragam. Sebagian petani memanen dengan kondisi hijau dan belum matang maksimal karena tanaman roboh akibat angin kencang.

Lumbung pangan di Kalteng terancam gagal panen dan jauh dari harapan petani lantaran banyak faktor, antara lain percepatan masa tanam dan bibit padi tak sesuai jenis tanah.

Presiden Joko Widodo meminta agar daerah mempercepat pembangunan proyek food estate yang ditargetkan selesai pada 2021. Dan meminta kepala daerah yang mendapat proyek food estate mempercepat perizinan.

Pemprov Kalteng menggelar Rapat Komisi Penilai Amdal kegiatan Food Estate.

Kementerian Pertanian optimis tahap awal seluas 30.000 Ha dapat rampung tepat waktu di Desember 2020, dan pada awal 2021, proses penanaman sudah bisa dilakukan.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian mengatakan lahan seluas 90.000 ha sudah dibuka untuk food estate dan master plan lumbung pangan Kalimantan Tengah masih dalam proses penyusunan. Sementara Amdal sudah rampung 60 persen.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan dua lokasi kawasan Food Estate di Kalteng dan Sumut tidak melewati batas hutan lindung atau area konservasi lain.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan lahan food estate 165 ribu hektar bukan area gambut dan berada di luar kawasan hutan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 24 tahun 2020 yang dapat membuat kawasan hutan lindung menjadi area pembangunan lumbung pangan nasional atau Food Estate.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar konsultasi publik penyusunan studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa kawasan Food Estate seluas 165.000 Ha.

Kementerian PUPR akan membangun jalan dan jembatan untuk konektivitas kawasan food estate dengan total panjang jalan dan jembatan 111,97 km dengan total anggaran Rp. 1,129 Triliun.

Menteri PUPR mengatakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi Blok A telah dimulai konstruksinya sejak 28 September 2020, dengan kontrak senilai Rp738,04 miliar dan dilaksanakan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya, PT. Hutama Karya dan PT. Adipatria.

Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Food Estate, ditandatangani oleh Menteri LHK. Salah satu isi dalam peraturan ini menyatakan bahwa kawasan hutan lindung dapat dibuka untuk pembangunan food estate.

Penanaman perdana food estate oleh Presiden Joko Widodo. Selain padi, lahan food estate juga akan dikombinasikan dengan komoditas lain, mulai dari jeruk, kelapa, bawang merah, hingga ikan dan itik. Model bisnis ini akan dibangun setiap 1.000 hektare lahan, jika berhasil, model ini akan diterapkan di daerah lain.

Kementerian Pertanian menandatangani MoU kerja sama dengan TNI AD dalam program lumbung pangan di Kalimantan Tengah.

Menteri Pertahan mengatakan, program food estate akan terus dikembangkan. Nantinya total lahan yang akan dipakai seluas 1,4 juta ha di Kalimantan Tengah.

Kementerian Pertahanan akan menggerakkan prajurit Zeni TNI AD dalam rangka land clearing, land grabbing, untuk siapkan lahan tanaman singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisang, dan Kabupaten Kapuas.

Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian dengan total kurang lebih Rp379 miliar.

Aliansi Dayak Bersatu berunjuk rasa menolak transmigrasi dalam program lumbung pangan nasional atau food estate di wilayah tersebut karena dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal.

Presiden Joko Widodo mengalokasikan dana untuk ketahanan pangan tahun depan sebesar Rp104,2 triliun. Sebagian dana itu akan digunakan untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate).

Kementerian Pertanian menyiapkan 770.600 ha lahan di eks PLG, Kalimantan Tengah, untuk kawasan food estate. Penanaman padi dapat menggunakan tiga teknik antara lain rawa pasang surut, rawa lebak, dan lahan gambut.

Perum Bulog mempersiapkan pembangunan gudang dan rice milling di lokasi food estate Kalimantan Tengah.

Kunjungan Jokowi, Prabowo, Moeldoko, Syahrul Yasin Limpo, Basuki Hadimuljono dan Suginto Sabran ke lokasi Food Estate di Desa Bentuk Jaya, Kapuas dan Pulang Pisau.

Presiden Jokowi akan membentuk badan yang mengelola pengembangan lumbung pangan. Badan ini akan bekerja sama dengan sama baik dengan pola investasi, BUMN, atau skema lainnya.

Kementerian Pertahanan ditunjuk sebagai leading sector dalam memperkuat food estate.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, pemerintah akan menyediakan anggaran sekitar Rp. 6 Triliun lebih untuk 3-4 tahun bagi program Food Estate di Kalteng.

Menteri Pertanian menegaskan, tidak melakukan program cetak sawah baru di lahan gambut tahun ini, hanya intervensi di lahan rawa mineral dengan satu meter kedalaman air.

_{*Sampai sekarang belum ada peta lokasi tepat yang dibuka untuk publik.}

Beredar laporan interim Kaji Cepat Lingkungan Hidup (KLHS) dengan angka luasan yang sama dengan skema luasan dari Kementerian PUPR.

Pengembangan program Food Estate akan dilakukan Kementerian PUPR bersama Kementerian BUMN melalui skema investasi.

Food Estate direkomendasikan sebagai salah satu dari 89 proyek strategis negara dengan nama “Program Peningkatan Penyediaan Pangan di Kalimantan Tengah”. Rekomendasi ini ditampung dalam Revisi Perpres PSEL oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Hasil Rakor PUPR, potensi pengembangan wilayah blok A dan D lahan eks-PLG seluas 295.500 ha, dengan luas potensial yang sudah punya sistem irigasi dalam kawasan budidaya 165.000 ha. Seluas 85.500 ha perlu intensifikasi sistem irigasi, 79.500 ha perlu ekstensifikasi.

_{*Cetak Sawah berganti istilah menjadi Food Estate}

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan stok beras hingga akhir tahun masih akan mencapai 4,7 juta ton. Ketersediaan beras dijamin aman hingga akhir tahun 2020.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturan, dan Peternakan Kalteng Sunarti mengatakan lahan seluas 300.000 hektar memang disiapkan untuk food estate. Namun, jika semuanya disetujui pemerintah pusat, total lahan untuk pertanian sebesar 663.287 hektar.

Presiden Joko Widodo memerintahkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lahan persawahan baru seluas 900.000 ha di lahan basah dan lahan gambut Kalimantan Tengah demi mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat pandemi virus corona Covid-19.

FAO mengeluarkan peringatan bahwa pandemi Covid-19 berpotensi mempengaruhi pasokan pangan dunia akibat terganggunya distribusi logistik bahan pangan dan menurunnya ketersediaan tenaga kerja.