Kabar Terkini hamburger menu
Loading...
cover mobile
main-cover
cover jokowi cover padi cover megaphone cover prabowo cover menteri cover escavator cover wheat

Food Estate,
Kenapa Buru-buru?

Merespons ancaman paceklik akibat kekeringan dan pandemi Covid-19 berkepanjangan, Presiden Joko Widodo mencanangkan program Food Estate sebagai salah satu Program Strategis Nasional (PSN). Program Food Estate meliputi pencetakan ratusan ribu hektare sawah baru yang berpotensi merusak lahan gambut dan hutan lindung.

Pemerintah merespon peringatan FAO mengenai dampak pandemi yang berpotensi mengganggu distribusi dan ketersediaan pangan

Lihat peringatan dari FAO
logo fao
Peringatan dari FAO agar betul-betul diperhatikan, harus digarisbawahi mengenai peringatan bahwa virus corona bisa berdampak pada krisis pangan dunia.
Joko Widodo, Presiden Indonesia, 13/4/2020

Namun, detail lokasi Food Estate masih simpang siur

Lokasi Food Estate diproyeksikan berada di lahan eks-Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) satu juta hektar di Kalimantan Tengah yang 64% luas wilayahnya atau sekitar 883.000 hektare memiliki Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Lindung. FEG Lindung tidak seharusnya dibuka karena memiliki fungsi penting dalam pengaturan tata air yang dapat mencegah terjadinya kebakaran gambut. Pemanfaatan lahan gambut dengan fungsi budidaya pun harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghindari dampak negatif lingkungan dan sosial.

Hingga kini, pemerintah tidak transparan dalam merencanakan lokasi Food Estate sehingga dampak program ini terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya tidak dapat dipastikan.

Peta Sebaran Lahan Gambut di Kawasan eks-Proyek PLG
Fungsi Ekosistem
Gambut Budidaya
Fungsi Ekosistem Gambut Budidaya
Fungsi Ekosistem
Gambut Lindung
Fungsi Ekosistem Gambut Lindung

Tanpa rencana matang, pemerintah kebut program Food Estate

Padahal, mengubah penggunaan lahan secara masif, terutama gambut, memerlukan kajian lingkungan, ekonomi dan sosial secara komprehensif yang melibatkan partisipasi masyarakat.

28 Apr 2020
Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk mencetak sawah baru di lahan basah atau lahan yang terdapat di Kalimantan Tengah.
12 Mei 2020
Hasil Rakor PUPR, potensi pengembangan wilayah blok A dan D lahan eks-PLG seluas 295.500 Ha, dengan luas potensial yang sudah punya sistem irigasi dalam kawasan budidaya 165.000 Ha.
27 Jun 2020
Anggaran program untuk 3-4 tahun kedepan sebagai tahap pertama sebesar 6 Triliun Rupiah.
7 Jul 2020
Penunjukkan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, sebagai Sektor Penggerak program Food Estate.
6 Ags 2020
Kementerian Pertanian menyiapkan 770.600 Ha lahan di eks PLG, Kalimantan Tengah. Penanaman padi dapat menggunakan tiga teknik antara lain rawa pasang surut, rawa lebak, dan lahan gambut.
23 Sep 2020
Menteri Pertahanan mengatakan, program Food Estate akan terus dikembangkan. Nantinya total lahan yang akan dipakai seluas 1,4 juta Ha di Kalimantan Tengah.

Pemerintah tutup mata, tutup telinga. Program terus berjalan. Masyarakat harus jeli dan kritis.

Pantau terus realisasi program Food Estate dari waktu ke waktu.

Pantau kabar terkini
cnn news
Para pakar mengkritik,
1997 terjadi kebakaran hebat di Kalteng dan kabutnya lebih parah dari 2015, karena saat itu gambut baru kering, yang terbakar. Kita tahu bahwa gambut fungsinya pada dasarnya harus basah. Gambut yang sudah kering maka gambut itu sudah rusak,
Dimas Hartono, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Webinar Pantau Gambut, Kamis (7/5/2020).
Program Lumbung Pangan tidak membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk memberi masukan dan ikut mengawasi. Mulai dari perencanaan hingga implementasi dilakukan secara tertutup. Perencanaan harusnya dimulai dari tingkat tapak, tapi terkesan dipinggirkan oleh pemerintah, pelibatan masyarakat lokal yang minim juga hanya akan menimbulkan banyak masalah,
Iola Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut, Kepada Kompas, Kamis (8/10/2020).
Proyek Food Estate kalau direncanakan seperti ini potensi gagalnya sangat besar seperti pengalaman Food Estate sebelumnya. Menurut saya, sebelum terlanjur terlalu banyak kesalahan yang dilakukan, seharusnya harus ada perbaikan perencanaan. Lakukan perencanaan dari bawah dan dengan melibatkan masyarakat setempat,”
Suraya A. Afiff Phd, Pengajar Departemen Antropologi UI, Webinar Pantau Gambut, Kamis (17/09/20).
Penting menganalisa lagi argumen-argumen pemerintah dalam melaksanakan Food Estate yang ternyata, sangat lemah untuk dijustifikasi. Saya lihat ada built-in inertia di argument pemerintah ini yang sangat bebal dan kebal untuk menerima masukan ilmiah dan pengalaman korban dari pengalaman dulu. Sehingga muncul pertanyaan ada apa di belakang Food Estate ini dan kenapa harus dilaksanakan. Ada sesuatu yang tidak terbuka dan tidak bisa disampaikan, dalam kondisi dimana sekarang tindakan negara tidak sepenuhnya bisa dikoreksi,
Dr Laksmi Savitri, Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia, Webinar Pantau Gambut, Selasa (01/09/20).
Jawaban dari semua kisruh yang kita bicarakan hari ini sebenarnya adalah bagaimana upaya-upaya besar bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani yang meningkat secara otomatis akan meningkatkan produksi pangan juga. Tidak perlu Food Estate, lumbung pangan, dll.
Prof. Dr. Ir Dwi Andreas Santosa, MS, Guru Besar IPB, Webinar Pantau Gambut, Selasa (01/09/20).
Namun, Food Estate tetap berjalan
Memantik kontroversi,
Namun, Food Estate tetap berjalan
cnn news
1997 terjadi kebakaran hebat di Kalteng dan kabutnya lebih parah dari 2015, karena saat itu gambut baru kering, yang terbakar. Kita tahu bahwa gambut fungsinya pada dasarnya harus basah. Gambut yang sudah kering maka gambut itu sudah rusak,
Dimas Hartono, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Webinar Pantau Gambut, Kamis (7/5/2020).
Program Lumbung Pangan tidak membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk memberi masukan dan ikut mengawasi. Mulai dari perencanaan hingga implementasi dilakukan secara tertutup. Perencanaan harusnya dimulai dari tingkat tapak, tapi terkesan dipinggirkan oleh pemerintah, pelibatan masyarakat lokal yang minim juga hanya akan menimbulkan banyak masalah,
Iola Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut, Kepada Kompas, Kamis (8/10/2020).
Proyek Food Estate kalau direncanakan seperti ini potensi gagalnya sangat besar seperti pengalaman Food Estate sebelumnya. Menurut saya, sebelum terlanjur terlalu banyak kesalahan yang dilakukan, seharusnya harus ada perbaikan perencanaan. Lakukan perencanaan dari bawah dan dengan melibatkan masyarakat setempat,”
Suraya A. Afiff Phd, Pengajar Departemen Antropologi UI, Webinar Pantau Gambut, Kamis (17/09/20).
Penting menganalisa lagi argumen-argumen pemerintah dalam melaksanakan Food Estate yang ternyata, sangat lemah untuk dijustifikasi. Saya lihat ada built-in inertia di argument pemerintah ini yang sangat bebal dan kebal untuk menerima masukan ilmiah dan pengalaman korban dari pengalaman dulu. Sehingga muncul pertanyaan ada apa di belakang Food Estate ini dan kenapa harus dilaksanakan. Ada sesuatu yang tidak terbuka dan tidak bisa disampaikan, dalam kondisi dimana sekarang tindakan negara tidak sepenuhnya bisa dikoreksi,
Dr Laksmi Savitri, Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia, Webinar Pantau Gambut, Selasa (01/09/20).
JJawaban dari semua kisruh yang kita bicarakan hari ini sebenarnya adalah bagaimana upaya-upaya besar bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani yang meningkat secara otomatis akan meningkatkan produksi pangan juga. Tidak perlu Food Estate, lumbung pangan, dll.
Prof. Dr. Ir Dwi Andreas Santosa, MS, Guru Besar IPB, Webinar Pantau Gambut, Selasa (01/09/20).

Bagaimana status ketahanan pangan Indonesia?

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan untuk seluruh orang di sebuah negara. Penilaian ketahanan pangan berdasarkan Global Food Security Index (GFSI) terdiri dari 4 aspek yaitu keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan, serta sumber daya alam dan ketahanan.

Indeks ketahanan pangan Indonesia memiliki tren yang meningkat selama 2016-2019, namun menurun pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan karena rendahnya nilai indikator keterjangkauan, kualitas dan keamanan pangan, SDA dan ketahanan.

Indeks
ketahanan
pangan
Skor dari 0-100, dimana 100 adalah yang terbaik.
Sumber data: GFSI 2020.
Lihat indikator lainnya

Kecukupan pasokan pangan Indonesia di atas rata-rata dunia

Walaupun indeks ketahanan menurun, Indeks ketersediaan pangan Indonesia justru meningkat, salah satu indikatornya adalah pasokan pangan Indonesia yang berada pada nilai 72, di atas rata-rata dunia pada 2020. Nilai ini juga meningkat dari tahun 2019.

Indonesia
72
Rata-rata dunia
60,4
Skor dari 0-100, dimana 100 adalah yang terbaik.
Sumber data: GFSI 2020.
Lihat indikator lainnya

Bulog optimis ketahanan pangan di tengah krisis akibat covid-19 tahun 2020 dapat teratasi

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan tak perlu khawatir dengan ketahanan pangan dalam negeri, khususnya komoditas beras. Dengan memperhitungkan stok, tingkat konsumsi, dan hasil produksi, beliau optimis ketahanan pangan ditengah krisis akibat Covid-19 pada tahun ini bisa teratasi.

Jan-Jun 2020
Total stok beras semester ini
(Sisa stok sebelumnya + produksi beras semester ini)
22,59 Juta ton
Proyeksi kebutuhan
15,10 Juta ton
Sisa stok semester berikutnya
7,49 Juta ton
Jul-Des 2020
Total stok beras semester ini
(Sisa stok sebelumnya + produksi beras semester ini)
14,74 Juta ton
Proyeksi kebutuhan
9,90 Juta ton
Sisa stok semester berikutnya
4,84 Juta ton
Jan-Jun 2020
Jul-Des 2020
Total stok beras semester ini
(Sisa stok sebelumnya + produksi beras semester ini)
22,59 Juta ton
14,74 Juta ton
Proyeksi kebutuhan
15,10 Juta ton
9,90 Juta ton
Sisa stok semester berikutnya
7,49 Juta ton
4,84 Juta ton
Soal pangan, di negara-negara lain itu memang sudah membatasi ekspor pangannya, tapi di Indonesia menurut saya jangan terlalu khawatir (terkait pasokan pangan),
Budi Waseso, Direktur Utama Perum Bulog, dalam acara diskusi virtual Market Review IDX Channel, Selasa (14/7/2020).

Apakah tepat bertani di atas lahan gambut?

Mengubah fungsi lahan gambut menjadi lahan pertanian biasanya disertai dengan tindakan drainase melalui pembuatan kanal-kanal untuk mengalirkan air di dalam gambut. Selain memerlukan usaha dan biaya yang sangat besar, hal ini juga akan membuat gambut menjadi kering dan rawan terbakar, sehingga mengeluarkan emisi karbon, serta rentan mengekspos sedimen pirit yang membuat tanah tercemar.

Pirit yang terekspos akan membuat tanah sangat masam (ph<3,5) sehingga sulit ditanami. Pirit juga dapat larut dan mencemari air. Contoh, pembuatan kanal sepanjang 187 km pada masa Proyek PLG menyebabkan kematian ikan secara massal di Sungai Mangkatip dan anak-anak sungai Barito pada tahun 1997.

Pirit adalah mineral tanah (kandungan FeS2) yang sering ditemukan di lahan rawa dan akan teroksidasi menjadi senyawa beracun dengan kandungan besi dan alumunium apabila bertemu dengan udara (oksigen).
Lahan gambut merupakan jenis lahan basah yang terbentuk dari akumulasi pembusukan bahan-bahan organik selama ribuan tahun.
Pembukaan lahan gambut dengan cara pembuatan saluran drainase/kanal akan membuat gambut menjadi kering sehingga rawan akan terjadinya kebakaran.
Selain menjadi rawan kebakaran, pembuatan saluran drainase akan menyebabkan lapisan pirit yang ada di dalam gambut terekspos ke permukaan.
Pirit yang telah terekspos kepermukaan akan bereaksi dengan udara sehingga menjadi senyawa yang beracun bagi lahan disekitarnya dan dapat larut ke air lalu mencemari saluran air serta sungai.

Hasil panen padi di lahan gambut jauh lebih rendah dibandingkan lahan mineral

Selain itu sulitnya konversi lahan gambut akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Hingga sekarang belum pernah ada proyek Food Estate di atas lahan gambut yang terbukti berhasil.

Di lahan gambut

Desa Blang Ramee, Aceh Barat
1,5 ton/ha
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
2,9 ton/ha
Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah
1,9 ton/ha
*Komparasi ini hanya mempertimbangkan hasil produksi padi. Tidak mempertimbangkan parameter jenis varietas padi, iklim/cuaca, teknik pengelolaan, dan perlakuan lainnya terhadap padi.

Di lahan mineral

Desa Senduro, Lumajang
7,2 ton/ha
Kecamatan Banyu Biru, Semarang
7,3 ton/ha
Kabupaten Badung, Bali
6,2 ton/ha
Desa Blang Ramee, Aceh Barat
1,5 ton/ha
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
2,9 ton/ha
Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah
1,9 ton/ha
Desa Senduro, Lumajang
7,2 ton/ha
Kecamatan Banyu Biru, Semarang
7,3 ton/ha
Kabupaten Badung, Bali
6,2 ton/ha
*Komparasi ini hanya mempertimbangkan hasil produksi padi. Tidak mempertimbangkan parameter jenis varietas padi, iklim/cuaca, teknik pengelolaan, dan perlakuan lainnya terhadap padi.

Kenapa produktivitas padi di lahan gambut lebih rendah?

01

Rendahnya kandungan unsur hara makro maupun mikro lahan gambut yang tersedia untuk tanaman.

02

Tingkat keasaman di gambut tinggi.

03

Penggunaan teknologi usaha tani di atas gambut yang masih minim.

Lantas, akankah kegagalan Food Estate di lahan gambut terulang kembali?

Lantas, akankah kegagalan Food Estate di lahan gambut terulang kembali?

Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar (PPLG)

110.000 Ha
1.450.000 Ha

Lantas, akankah kegagalan Food Estate di lahan gambut terulang kembali?

Ketapang Food Estate

100 Ha
100.000 Ha

Lantas, akankah kegagalan Food Estate di lahan gambut terulang kembali?

Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)

400 Ha
1.200.000 Ha

Alih fungsi lahan untuk program Food Estate di masa lampau mengorbankan tutupan hutan dan gambut secara masif

Lahan gambut sering kali disalahartikan sebagai lahan tidur. Padahal, lahan gambut adalah penyangga kehidupan masyarakat, flora serta fauna di sekitarnya. Lahan gambut yang rusak akan sulit untuk dipulihkan kembali seperti semula.

Citra satelit di bawah ini menunjukkan perubahan tutupan lahan yang signifikan setiap tahun di kawasan eks-Proyek PLG.

Kawasan eks-Proyek PLG mengalami perubahan tutupan lahan yang signifikan setiap tahunnya dan mengubah keadaan ekosistem di atasnya.

Source:

Sampai sekarang kebakaran berulang masih terjadi saat musim kemarau di kawasan eks proyek PLG

Alih-alih mendongkrak cadangan pangan Indonesia, Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar (PLG) pada tahun 1995 malah mewariskan lahan gambut rusak yang terus mengalami kebakaran berulang setiap musim kemarau.

Pembukaan kembali di kawasan yang sama dikhawatirkan akan menimbulkan dampak kebakaran yang lebih parah.

  • Terbakar lebih dari 3x
  • Terbakar lebih dari 2x
  • Terbakar lebih dari 1x
  • Hanya sekali terbakar
  • Blok Eks PLG
1997-1998
Ha
2015
Ha
2019
Ha
Sumber: peta areal bekas kebakaran hutan dan lahan tahun 2015-2019, KLHK.

Indonesia juga mengalami kerugian finansial yang tidak sedikit akibat kegagalan program Food Estate

Anggaran Proyek PLG tahun 95 sebesar hampir 7 Triliun Rupiah berakhir sia-sia, proyek mangkrak dan meninggalkan banyak kerugian sosial dan ekonomi serta konflik di masyarakat

Total kerugian negara dari 1995-April 1999

Alokasi anggaran rehabilitasi* yang tidak terlaksana

* Berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks-Proyek PLG.

Dampak sosial dalam proyek Ketapang Food Estate menjadi contoh kegagalan karena minimnya sumber daya penggarap

Penggarapan sawah membutuhkan 40-60 orang untuk penanaman dan 200-250 orang untuk memanen per hektarnya. Namun, kebutuhan sumber daya penggarap dalam jumlah besar tersebut gagal dipenuhi dalam proyek Ketapang Food Estate.

Masyarakat penggarap lahan juga tidak diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas untuk mengelola lahan gambut yang berkelanjutan.

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya kejelasan upah dari cetak sawah yang merugi sehingga masyarakat transmigran harus mengais pendapatan dengan pekerjaan buruh serabutan.

Mereka [pekerja transmigran] mengeluh tidak bisa berharap pada tanah pembagian dua hektar jatah mereka di lokasi trans karena kondisi tanahnya yang bergambut dan hanya bisa ditanami nanas dan tanaman keras lainnya,

Laksmi & Khidir, 2015. Kebun Pangan Skala Luas di Ketapang: Menggambar Angan-Angan Tentang Surplus Produksi.

Konflik sosial yang berujung penindasan masyarakat marak terjadi dalam pelaksanaan program Food Estate

Proyek MIFEE di Provinsi Papua pada akhirnya menyengsarakan masyarakat karena perusahaan mengambil lahan warga dengan kedok solusi krisis pangan dan energi dunia.

Kini, lahan-lahan tersebut telah menjadi perkebunan monokultur seperti sawit dan akasia, sedangkan masyarakat kehilangan hutan dan kebun sagu yang selama ini menopang kebutuhan pokok pangan mereka.

Film: Mama Malind Su Hilang (Our Land Has Gone), ciptaan Nanang Sujana 2017.

Ayo pantau pelaksanaannya!

Program Food Estate rawan mengulang sejarah yang buruk. Tanpa kejelasan perencanaan serta komitmen menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial, lagi-lagi masyarakat yang akan kena batunya.

Pantau pelaksanaan

Halaman ini menunjukkan kabar terkini yang dikurasi dan akan terus diperbaharui oleh Pantau Gambut.

Mar 2021

31 Mar 2021

Program strategis nasional lumbung pangan di Kalimantan Tengah dinilai menabrak berbagai kajian hukum dan ekologis.

Baca artikel
18 Mar 2021

Penanaman padi di lahan rawa bagian dalam food estate Kalimantan Tengah, tepatnya di Pulau Pisau, telah mencapai 25 hektare.

Baca artikel
17 Mar 2021

Pengembangan food estate di Ex -PLG Kalimantan Tengah seluas 137.000 dari total 165.000 hektar akan dituntaskan tahun 2021 ini.

Baca artikel
10 Mar 2021

Pemerintah mencananangkan kebijakan impor beras sebesar 1 ton di tengah panen raya dengan alasan sebagai upaya mengamankan persediaan beras dalam negeri di tengah pandemi.

Baca artikel

Feb 2021

18 Feb 2021

Lahan Food Estate di Kecamatan Dadahup dilanda banjir karena berada di areal pasang surut. Selain itu, 88,5 ha lahan yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan diu Desa Tahai Jaya mengalami kerusakan.

Baca artikel
16 Feb 2021

Tahun ini, akan dilakukan intensifikasi lahan seluas +/- 40 ribu hektare, dengan merevitalisasi lahan sawah yang sudah ada khususnya untuk infrastruktur irigasi dan pola budidaya. Untuk cetak sawah baru/ekstensifikasi, ditargetkan bisa mencapai 22 ribu hektare. Total perluasan lahan 62 ribu ha.

Baca artikel
7 Feb 2021

Karena percepatan pola tanam yang dianjurkan pemerintah, 90% petani di Belanti Siam merugi.

Baca artikel
3 Feb 2021

Kadis Hortikultura dan Peternakan Kalteng membantah adanya gagal panen, yang ada penurunan produksi karena panen paksa akibat roboh diterpa angin dan hujan.

Baca artikel

Jan 2021

31 Jan 2021

200-250 ha lahan siap panen dengan hasil panen beragam. Sebagian petani memanen dengan kondisi hijau dan belum matang maksimal karena tanaman roboh akibat angin kencang.

Baca artikel
30 Jan 2021

Lumbung pangan di Kalteng terancam gagal panen dan jauh dari harapan petani lantaran banyak faktor, antara lain percepatan masa tanam dan bibit padi tak sesuai jenis tanah.

Baca artikel
6 Jan 2021

Presiden Joko Widodo meminta agar daerah mempercepat pembangunan proyek food estate yang ditargetkan selesai pada 2021. Dan meminta kepala daerah yang mendapat proyek food estate mempercepat perizinan.

Baca artikel

Des 2020

22 Des 2020

Pemprov Kalteng menggelar Rapat Komisi Penilai Amdal kegiatan Food Estate.

Baca artikel
17 Des 2020

Kementerian Pertanian optimis tahap awal seluas 30.000 Ha dapat rampung tepat waktu di Desember 2020, dan pada awal 2021, proses penanaman sudah bisa dilakukan.

Baca artikel
8 Des 2020

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian mengatakan lahan seluas 90.000 ha sudah dibuka untuk food estate dan master plan lumbung pangan Kalimantan Tengah masih dalam proses penyusunan. Sementara Amdal sudah rampung 60 persen.

Baca artikel

Nov 2020

19 Nov 2020

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan dua lokasi kawasan Food Estate di Kalteng dan Sumut tidak melewati batas hutan lindung atau area konservasi lain.

Baca artikel
18 Nov 2020

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan lahan food estate 165 ribu hektar bukan area gambut dan berada di luar kawasan hutan.

Baca artikel
15 Nov 2020

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 24 tahun 2020 yang dapat membuat kawasan hutan lindung menjadi area pembangunan lumbung pangan nasional atau Food Estate.

Baca artikel
14 Nov 2020

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar konsultasi publik penyusunan studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa kawasan Food Estate seluas 165.000 Ha.

Baca artikel
5 Nov 2020

Kementerian PUPR akan membangun jalan dan jembatan untuk konektivitas kawasan food estate dengan total panjang jalan dan jembatan 111,97 km dengan total anggaran Rp. 1,129 Triliun.

Baca artikel

Okt 2020

30 Okt 2020

Menteri PUPR mengatakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi Blok A telah dimulai konstruksinya sejak 28 September 2020, dengan kontrak senilai Rp738,04 miliar dan dilaksanakan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya, PT. Hutama Karya dan PT. Adipatria.

Baca artikel
26 Okt 2020

Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Food Estate, ditandatangani oleh Menteri LHK. Salah satu isi dalam peraturan ini menyatakan bahwa kawasan hutan lindung dapat dibuka untuk pembangunan food estate.

Baca artikel
8 Okt 2020

Penanaman perdana food estate oleh Presiden Joko Widodo. Selain padi, lahan food estate juga akan dikombinasikan dengan komoditas lain, mulai dari jeruk, kelapa, bawang merah, hingga ikan dan itik. Model bisnis ini akan dibangun setiap 1.000 hektare lahan, jika berhasil, model ini akan diterapkan di daerah lain.

Baca artikel

Sep 2020

29 Sep 2020

Kementerian Pertanian menandatangani MoU kerja sama dengan TNI AD dalam program lumbung pangan di Kalimantan Tengah.

Baca artikel
23 Sep 2020

Menteri Pertahan mengatakan, program food estate akan terus dikembangkan. Nantinya total lahan yang akan dipakai seluas 1,4 juta ha di Kalimantan Tengah.

Baca artikel
2 Sep 2020

Kementerian Pertahanan akan menggerakkan prajurit Zeni TNI AD dalam rangka land clearing, land grabbing, untuk siapkan lahan tanaman singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisang, dan Kabupaten Kapuas.

Baca artikel

Agt 2020

31 Agt 2020

Aliansi Dayak Bersatu berunjuk rasa menolak transmigrasi dalam program lumbung pangan nasional atau food estate di wilayah tersebut karena dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal.

Baca artikel
31 Agt 2020

Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian dengan total kurang lebih Rp379 miliar.

Baca artikel
14 Agt 2020

Presiden Joko Widodo mengalokasikan dana untuk ketahanan pangan tahun depan sebesar Rp104,2 triliun. Sebagian dana itu akan digunakan untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate).

Baca artikel
6 Agt 2020

Kementerian Pertanian menyiapkan 770.600 ha lahan di eks PLG, Kalimantan Tengah, untuk kawasan food estate. Penanaman padi dapat menggunakan tiga teknik antara lain rawa pasang surut, rawa lebak, dan lahan gambut.

Baca artikel

Jul 2020

21 Jul 2020

Perum Bulog mempersiapkan pembangunan gudang dan rice milling di lokasi food estate Kalimantan Tengah.

Baca artikel
9 Jul 2020

Kunjungan Jokowi, Prabowo, Moeldoko, Syahrul Yasin Limpo, Basuki Hadimuljono dan Suginto Sabran ke lokasi Food Estate di Desa Bentuk Jaya, Kapuas dan Pulang Pisau.

Baca artikel
9 Jul 2020

Presiden Jokowi akan membentuk badan yang mengelola pengembangan lumbung pangan. Badan ini akan bekerja sama dengan sama baik dengan pola investasi, BUMN, atau skema lainnya.

Baca artikel
7 Jul 2020

Kementerian Pertahanan ditunjuk sebagai leading sector dalam memperkuat food estate.

Baca artikel

Jun 2020

27 Jun 2020

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, pemerintah akan menyediakan anggaran sekitar Rp. 6 Triliun lebih untuk 3-4 tahun bagi program Food Estate di Kalteng.

Baca artikel
22 Jun 2020

Menteri Pertanian menegaskan, tidak melakukan program cetak sawah baru di lahan gambut tahun ini, hanya intervensi di lahan rawa mineral dengan satu meter kedalaman air.

*Sampai sekarang belum ada peta lokasi tepat yang dibuka untuk publik.

Baca artikel
13 Jun 2020

Beredar laporan interim Kaji Cepat Lingkungan Hidup (KLHS) dengan angka luasan yang sama dengan skema luasan dari Kementerian PUPR.

9 Jun 2020

Pengembangan program Food Estate akan dilakukan Kementerian PUPR bersama Kementerian BUMN melalui skema investasi.

Baca artikel

Mei 2020

29 Mei 2020

Food Estate direkomendasikan sebagai salah satu dari 89 proyek strategis negara dengan nama “Program Peningkatan Penyediaan Pangan di Kalimantan Tengah”. Rekomendasi ini ditampung dalam Revisi Perpres PSEL oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

12 Mei 2020

Hasil Rakor PUPR, potensi pengembangan wilayah blok A dan D lahan eks-PLG seluas 295.500 ha, dengan luas potensial yang sudah punya sistem irigasi dalam kawasan budidaya 165.000 ha. Seluas 85.500 ha perlu intensifikasi sistem irigasi, 79.500 ha perlu ekstensifikasi.

*Cetak Sawah berganti istilah menjadi Food Estate

5 Mei 2020

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan stok beras hingga akhir tahun masih akan mencapai 4,7 juta ton. Ketersediaan beras dijamin aman hingga akhir tahun 2020.

Baca artikel

Apr 2020

29 Apr 2020

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturan, dan Peternakan Kalteng Sunarti mengatakan lahan seluas 300.000 hektar memang disiapkan untuk food estate. Namun, jika semuanya disetujui pemerintah pusat, total lahan untuk pertanian sebesar 663.287 hektar.

Baca artikel
28 Apr 2020

Presiden Joko Widodo memerintahkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lahan persawahan baru seluas 900.000 ha di lahan basah dan lahan gambut Kalimantan Tengah demi mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat pandemi virus corona Covid-19.

Baca artikel

Mar 2020

24 Mar 2020

FAO mengeluarkan peringatan bahwa pandemi Covid-19 berpotensi mempengaruhi pasokan pangan dunia akibat terganggunya distribusi logistik bahan pangan dan menurunnya ketersediaan tenaga kerja.

Baca artikel

Suarakan pendapatmu!

Perlindungan hutan dan lahan gambut perlu disuarakan dengan lantang. Namun, itu takkan terjadi tanpa bantuan Anda.

Apa pendapatmu tentang Food Estate?

Program Food Estate

@jokowi @Kemhan_RI @kementan @kementerianLHK Berhenti gunakan pandemi sebagai alasan untuk mengekploitasi hutan dan lahan gambut!

Program Food Estate

@jokowi @Kemhan_RI @kementan @kementerianLHK Buka akses informasi rencana Food Estate di Kalteng!

Program Food Estate

@jokowi @Kemhan_RI @kementan @kementerianLHK Jangan ulangi kegagalan proyek PLG 1 juta hektar, cukup sudah penderitaan warga Kalimantan Tengah!

Program Food Estate

@jokowi @Kemhan_RI @kementan @kementerianLHK Food Estate ini sebenarnya untuk siapa?

Program Food Estate

@jokowi @Kemhan_RI @kementan @kementerianLHK Kenapa Food Estate terus dikebut tanpa mendengar kritik banyak pihak?

Berhenti gunakan pandemi sebagai alasan untuk mengeksploitasi,

Wahyu Perdana, Manajer Kampanye Pangan, Air, Dan Ekosistem Esensial, Walhi Nasional.