Kabar Terkini hamburger menu
Loading...
cover mobile
main-cover
cover jokowi cover padi cover megaphone cover prabowo cover menteri cover escavator cover wheat

Food Estate,
#KenapaBuruBuru?

Merespons ancaman paceklik akibat kekeringan dan pandemi Covid-19 berkepanjangan, Presiden Joko Widodo mencanangkan program Food Estate sebagai salah satu Program Strategis Nasional (PSN). Program Food Estate meliputi pencetakan ratusan ribu hektare sawah baru yang berpotensi merusak lahan gambut dan hutan lindung.

Pemerintah merespon peringatan FAO mengenai dampak pandemi yang berpotensi mengganggu distribusi dan ketersediaan pangan

Lihat peringatan dari FAO
logo fao
Peringatan dari FAO agar betul-betul diperhatikan, harus digarisbawahi mengenai peringatan bahwa virus corona bisa berdampak pada krisis pangan dunia.
Joko Widodo, Presiden Indonesia, 13/4/2020

Namun, detail lokasi Food Estate masih simpang siur

Lokasi Food Estate diproyeksikan berada di lahan eks-Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) satu juta hektar di Kalimantan Tengah yang 64% luas wilayahnya atau sekitar 883.000 hektare memiliki Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Lindung. FEG Lindung tidak seharusnya dibuka karena memiliki fungsi penting dalam pengaturan tata air yang dapat mencegah terjadinya kebakaran gambut. Pemanfaatan lahan gambut dengan fungsi budidaya pun harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghindari dampak negatif lingkungan dan sosial.

Hingga kini, pemerintah tidak transparan dalam merencanakan lokasi Food Estate sehingga dampak program ini terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya tidak dapat dipastikan.

Peta Sebaran Lahan Gambut di Kawasan eks-Proyek PLG
Fungsi Ekosistem
Gambut Budidaya
Fungsi Ekosistem Gambut Budidaya
Fungsi Ekosistem
Gambut Lindung
Fungsi Ekosistem Gambut Lindung

Tanpa rencana matang, pemerintah kebut program Food Estate

Padahal, mengubah penggunaan lahan secara masif, terutama gambut, memerlukan kajian lingkungan, ekonomi dan sosial secara komprehensif yang melibatkan partisipasi masyarakat.

28 Apr 2020
Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk mencetak sawah baru di lahan basah atau lahan yang terdapat di Kalimantan Tengah.
12 Mei 2020
Hasil Rakor PUPR, potensi pengembangan wilayah blok A dan D lahan eks-PLG seluas 295.500 Ha, dengan luas potensial yang sudah punya sistem irigasi dalam kawasan budidaya 165.000 Ha.
27 Jun 2020
Anggaran program untuk 3-4 tahun kedepan sebagai tahap pertama sebesar 6 Triliun Rupiah.
7 Jul 2020
Penunjukkan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, sebagai Sektor Penggerak program Food Estate.
6 Ags 2020
Kementerian Pertanian menyiapkan 770.600 Ha lahan di eks PLG, Kalimantan Tengah. Penanaman padi dapat menggunakan tiga teknik antara lain rawa pasang surut, rawa lebak, dan lahan gambut.
23 Sep 2020
Menteri Pertahanan mengatakan, program Food Estate akan terus dikembangkan. Nantinya total lahan yang akan dipakai seluas 1,4 juta Ha di Kalimantan Tengah.

Pemerintah tutup mata, tutup telinga. Program terus berjalan. Masyarakat harus jeli dan kritis.

Pantau terus realisasi program Food Estate dari waktu ke waktu.

Pantau kabar terkini
cnn news
Para pakar mengkritik,
1997 terjadi kebakaran hebat di Kalteng dan kabutnya lebih parah dari 2015, karena saat itu gambut baru kering, yang terbakar. Kita tahu bahwa gambut fungsinya pada dasarnya harus basah. Gambut yang sudah kering maka gambut itu sudah rusak,
Dimas Hartono, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Webinar Pantau Gambut, Kamis (7/5/2020).
Program Lumbung Pangan tidak membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk memberi masukan dan ikut mengawasi. Mulai dari perencanaan hingga implementasi dilakukan secara tertutup. Perencanaan harusnya dimulai dari tingkat tapak, tapi terkesan dipinggirkan oleh pemerintah, pelibatan masyarakat lokal yang minim juga hanya akan menimbulkan banyak masalah,
Iola Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut, Kepada Kompas, Kamis (8/10/2020).
Proyek Food Estate kalau direncanakan seperti ini potensi gagalnya sangat besar seperti pengalaman Food Estate sebelumnya. Menurut saya, sebelum terlanjur terlalu banyak kesalahan yang dilakukan, seharusnya harus ada perbaikan perencanaan. Lakukan perencanaan dari bawah dan dengan melibatkan masyarakat setempat,”
Suraya A. Afiff Phd, Pengajar Departemen Antropologi UI, Webinar Pantau Gambut, Kamis (17/09/20).
Penting menganalisa lagi argumen-argumen pemerintah dalam melaksanakan Food Estate yang ternyata, sangat lemah untuk dijustifikasi. Saya lihat ada built-in inertia di argument pemerintah ini yang sangat bebal dan kebal untuk menerima masukan ilmiah dan pengalaman korban dari pengalaman dulu. Sehingga muncul pertanyaan ada apa di belakang Food Estate ini dan kenapa harus dilaksanakan. Ada sesuatu yang tidak terbuka dan tidak bisa disampaikan, dalam kondisi dimana sekarang tindakan negara tidak sepenuhnya bisa dikoreksi,
Dr Laksmi Savitri, Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia, Webinar Pantau Gambut, Selasa (01/09/20).
Jawaban dari semua kisruh yang kita bicarakan hari ini sebenarnya adalah bagaimana upaya-upaya besar bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani yang meningkat secara otomatis akan meningkatkan produksi pangan juga. Tidak perlu Food Estate, lumbung pangan, dll.
Prof. Dr. Ir Dwi Andreas Santosa, MS, Guru Besar IPB, Webinar Pantau Gambut, Selasa (01/09/20).
Namun, Food Estate tetap berjalan
Memantik kontroversi,
Namun, Food Estate tetap berjalan
cnn news
1997 terjadi kebakaran hebat di Kalteng dan kabutnya lebih parah dari 2015, karena saat itu gambut baru kering, yang terbakar. Kita tahu bahwa gambut fungsinya pada dasarnya harus basah. Gambut yang sudah kering maka gambut itu sudah rusak,
Dimas Hartono, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Webinar Pantau Gambut, Kamis (7/5/2020).
Program Lumbung Pangan tidak membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk memberi masukan dan ikut mengawasi. Mulai dari perencanaan hingga implementasi dilakukan secara tertutup. Perencanaan harusnya dimulai dari tingkat tapak, tapi terkesan dipinggirkan oleh pemerintah, pelibatan masyarakat lokal yang minim juga hanya akan menimbulkan banyak masalah,
Iola Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut, Kepada Kompas, Kamis (8/10/2020).
Proyek Food Estate kalau direncanakan seperti ini potensi gagalnya sangat besar seperti pengalaman Food Estate sebelumnya. Menurut saya, sebelum terlanjur terlalu banyak kesalahan yang dilakukan, seharusnya harus ada perbaikan perencanaan. Lakukan perencanaan dari bawah dan dengan melibatkan masyarakat setempat,”
Suraya A. Afiff Phd, Pengajar Departemen Antropologi UI, Webinar Pantau Gambut, Kamis (17/09/20).
Penting menganalisa lagi argumen-argumen pemerintah dalam melaksanakan Food Estate yang ternyata, sangat lemah untuk dijustifikasi. Saya lihat ada built-in inertia di argument pemerintah ini yang sangat bebal dan kebal untuk menerima masukan ilmiah dan pengalaman korban dari pengalaman dulu. Sehingga muncul pertanyaan ada apa di belakang Food Estate ini dan kenapa harus dilaksanakan. Ada sesuatu yang tidak terbuka dan tidak bisa disampaikan, dalam kondisi dimana sekarang tindakan negara tidak sepenuhnya bisa dikoreksi,
Dr Laksmi Savitri, Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia, Webinar Pantau Gambut, Selasa (01/09/20).
JJawaban dari semua kisruh yang kita bicarakan hari ini sebenarnya adalah bagaimana upaya-upaya besar bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani yang meningkat secara otomatis akan meningkatkan produksi pangan juga. Tidak perlu Food Estate, lumbung pangan, dll.
Prof. Dr. Ir Dwi Andreas Santosa, MS, Guru Besar IPB, Webinar Pantau Gambut, Selasa (01/09/20).

Bagaimana status ketahanan pangan Indonesia?

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan untuk seluruh orang di sebuah negara. Penilaian ketahanan pangan berdasarkan Global Food Security Index (GFSI) terdiri dari 4 aspek yaitu keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan, serta sumber daya alam dan ketahanan.

Indeks ketahanan pangan Indonesia memiliki tren yang meningkat selama 2016-2019, namun menurun pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan karena rendahnya nilai indikator keterjangkauan, kualitas dan keamanan pangan, SDA dan ketahanan.

Indeks
ketahanan
pangan
Skor dari 0-100, dimana 100 adalah yang terbaik.
Sumber data: GFSI 2020.
Lihat indikator lainnya

Kecukupan pasokan pangan Indonesia di atas rata-rata dunia

Walaupun indeks ketahanan menurun, Indeks ketersediaan pangan Indonesia justru meningkat, salah satu indikatornya adalah pasokan pangan Indonesia yang berada pada nilai 72, di atas rata-rata dunia pada 2020. Nilai ini juga meningkat dari tahun 2019.

Indonesia
72
Rata-rata dunia
60,4
Skor dari 0-100, dimana 100 adalah yang terbaik.
Sumber data: GFSI 2020.
Lihat indikator lainnya

Bulog optimis ketahanan pangan di tengah krisis akibat covid-19 tahun 2020 dapat teratasi

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan tak perlu khawatir dengan ketahanan pangan dalam negeri, khususnya komoditas beras. Dengan memperhitungkan stok, tingkat konsumsi, dan hasil produksi, beliau optimis ketahanan pangan ditengah krisis akibat Covid-19 pada tahun ini bisa teratasi.

Jan-Jun 2020
Total stok beras semester ini
(Sisa stok sebelumnya + produksi beras semester ini)
22,59 Juta ton
Proyeksi kebutuhan
15,10 Juta ton
Sisa stok semester berikutnya
7,49 Juta ton
Jul-Des 2020
Total stok beras semester ini
(Sisa stok sebelumnya + produksi beras semester ini)
14,74 Juta ton
Proyeksi kebutuhan
9,90 Juta ton
Sisa stok semester berikutnya
4,84 Juta ton
Jan-Jun 2020
Jul-Des 2020
Total stok beras semester ini
(Sisa stok sebelumnya + produksi beras semester ini)
22,59 Juta ton
14,74 Juta ton
Proyeksi kebutuhan
15,10 Juta ton
9,90 Juta ton
Sisa stok semester berikutnya
7,49 Juta ton
4,84 Juta ton
Soal pangan, di negara-negara lain itu memang sudah membatasi ekspor pangannya, tapi di Indonesia menurut saya jangan terlalu khawatir (terkait pasokan pangan),
Budi Waseso, Direktur Utama Perum Bulog, dalam acara diskusi virtual Market Review IDX Channel, Selasa (14/7/2020).

Apakah tepat bertani di atas lahan gambut?

Mengubah fungsi lahan gambut menjadi lahan pertanian biasanya disertai dengan tindakan drainase melalui pembuatan kanal-kanal untuk mengalirkan air di dalam gambut. Selain memerlukan usaha dan biaya yang sangat besar, hal ini juga akan membuat gambut menjadi kering dan rawan terbakar, sehingga mengeluarkan emisi karbon, serta rentan mengekspos sedimen pirit yang membuat tanah tercemar.

Pirit yang terekspos akan membuat tanah sangat masam (ph<3,5) sehingga sulit ditanami. Pirit juga dapat larut dan mencemari air. Contoh, pembuatan kanal sepanjang 187 km pada masa Proyek PLG menyebabkan kematian ikan secara massal di Sungai Mangkatip dan anak-anak sungai Barito pada tahun 1997.

Pirit adalah mineral tanah (kandungan FeS2) yang sering ditemukan di lahan rawa dan akan teroksidasi menjadi senyawa beracun dengan kandungan besi dan alumunium apabila bertemu dengan udara (oksigen).
Lahan gambut merupakan jenis lahan basah yang terbentuk dari akumulasi pembusukan bahan-bahan organik selama ribuan tahun.
Pembukaan lahan gambut dengan cara pembuatan saluran drainase/kanal akan membuat gambut menjadi kering sehingga rawan akan terjadinya kebakaran.
Selain menjadi rawan kebakaran, pembuatan saluran drainase akan menyebabkan lapisan pirit yang ada di dalam gambut terekspos ke permukaan.
Pirit yang telah terekspos kepermukaan akan bereaksi dengan udara sehingga menjadi senyawa yang beracun bagi lahan disekitarnya dan dapat larut ke air lalu mencemari saluran air serta sungai.

Hasil panen padi di lahan gambut jauh lebih rendah dibandingkan lahan mineral

Selain itu sulitnya konversi lahan gambut akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Hingga sekarang belum pernah ada proyek Food Estate di atas lahan gambut yang terbukti berhasil.

Di lahan gambut

Desa Blang Ramee, Aceh Barat
1,5 ton/ha
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
2,9 ton/ha
Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah
1,9 ton/ha
*Komparasi ini hanya mempertimbangkan hasil produksi padi. Tidak mempertimbangkan parameter jenis varietas padi, iklim/cuaca, teknik pengelolaan, dan perlakuan lainnya terhadap padi.

Di lahan mineral

Desa Senduro, Lumajang
7,2 ton/ha
Kecamatan Banyu Biru, Semarang
7,3 ton/ha
Kabupaten Badung, Bali
6,2 ton/ha
Desa Blang Ramee, Aceh Barat
1,5 ton/ha
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
2,9 ton/ha
Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah
1,9 ton/ha
Desa Senduro, Lumajang
7,2 ton/ha
Kecamatan Banyu Biru, Semarang
7,3 ton/ha
Kabupaten Badung, Bali
6,2 ton/ha
*Komparasi ini hanya mempertimbangkan hasil produksi padi. Tidak mempertimbangkan parameter jenis varietas padi, iklim/cuaca, teknik pengelolaan, dan perlakuan lainnya terhadap padi.

Kenapa produktivitas padi di lahan gambut lebih rendah?

01

Rendahnya kandungan unsur hara makro maupun mikro lahan gambut yang tersedia untuk tanaman.

02

Tingkat keasaman di gambut tinggi.

03

Penggunaan teknologi usaha tani di atas gambut yang masih minim.

Lantas, akankah kegagalan Food Estate di lahan gambut terulang kembali?

Lantas, akankah kegagalan Food Estate di lahan gambut terulang kembali?

Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar (PPLG)

110.000 Ha
1.450.000 Ha

Lantas, akankah kegagalan Food Estate di lahan gambut terulang kembali?

Ketapang Food Estate

100 Ha
100.000 Ha

Lantas, akankah kegagalan Food Estate di lahan gambut terulang kembali?

Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)

400 Ha
1.200.000 Ha

Alih fungsi lahan untuk program Food Estate di masa lampau mengorbankan tutupan hutan dan gambut secara masif

Lahan gambut sering kali disalahartikan sebagai lahan tidur. Padahal, lahan gambut adalah penyangga kehidupan masyarakat, flora serta fauna di sekitarnya. Lahan gambut yang rusak akan sulit untuk dipulihkan kembali seperti semula.

Citra satelit di bawah ini menunjukkan perubahan tutupan lahan yang signifikan setiap tahun di kawasan eks-Proyek PLG.

Kawasan eks-Proyek PLG mengalami perubahan tutupan lahan yang signifikan setiap tahunnya dan mengubah keadaan ekosistem di atasnya.

Source:

Sampai sekarang kebakaran berulang masih terjadi saat musim kemarau di kawasan eks proyek PLG

Alih-alih mendongkrak cadangan pangan Indonesia, Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar (PLG) pada tahun 1995 malah mewariskan lahan gambut rusak yang terus mengalami kebakaran berulang setiap musim kemarau.

Pembukaan kembali di kawasan yang sama dikhawatirkan akan menimbulkan dampak kebakaran yang lebih parah.

  • Terbakar lebih dari 3x
  • Terbakar lebih dari 2x
  • Terbakar lebih dari 1x
  • Hanya sekali terbakar
  • Blok Eks PLG
1997-1998
Ha
2015
Ha
2019
Ha
Sumber: peta areal bekas kebakaran hutan dan lahan tahun 2015-2019, KLHK.

Indonesia juga mengalami kerugian finansial yang tidak sedikit akibat kegagalan program Food Estate

Anggaran Proyek PLG tahun 95 sebesar hampir 7 Triliun Rupiah berakhir sia-sia, proyek mangkrak dan meninggalkan banyak kerugian sosial dan ekonomi serta konflik di masyarakat

Total kerugian negara dari 1995-April 1999

Alokasi anggaran rehabilitasi* yang tidak terlaksana

* Berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks-Proyek PLG.

Dampak sosial dalam proyek Ketapang Food Estate menjadi contoh kegagalan karena minimnya sumber daya penggarap

Penggarapan sawah membutuhkan 40-60 orang untuk penanaman dan 200-250 orang untuk memanen per hektarnya. Namun, kebutuhan sumber daya penggarap dalam jumlah besar tersebut gagal dipenuhi dalam proyek Ketapang Food Estate.

Masyarakat penggarap lahan juga tidak diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas untuk mengelola lahan gambut yang berkelanjutan.

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya kejelasan upah dari cetak sawah yang merugi sehingga masyarakat transmigran harus mengais pendapatan dengan pekerjaan buruh serabutan.

Mereka [pekerja transmigran] mengeluh tidak bisa berharap pada tanah pembagian dua hektar jatah mereka di lokasi trans karena kondisi tanahnya yang bergambut dan hanya bisa ditanami nanas dan tanaman keras lainnya,

Laksmi & Khidir, 2015. Kebun Pangan Skala Luas di Ketapang: Menggambar Angan-Angan Tentang Surplus Produksi.

Konflik sosial yang berujung penindasan masyarakat marak terjadi dalam pelaksanaan program Food Estate

Proyek MIFEE di Provinsi Papua pada akhirnya menyengsarakan masyarakat karena perusahaan mengambil lahan warga dengan kedok solusi krisis pangan dan energi dunia.

Kini, lahan-lahan tersebut telah menjadi perkebunan monokultur seperti sawit dan akasia, sedangkan masyarakat kehilangan hutan dan kebun sagu yang selama ini menopang kebutuhan pokok pangan mereka.

Film: Mama Malind Su Hilang (Our Land Has Gone), ciptaan Nanang Sujana 2017.

Ayo pantau pelaksanaannya!

Program Food Estate rawan mengulang sejarah yang buruk. Tanpa kejelasan perencanaan serta komitmen menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial, lagi-lagi masyarakat yang akan kena batunya.

Pantau pelaksanaan

Halaman ini menunjukkan kabar terkini yang dikurasi dan akan terus diperbaharui oleh Pantau Gambut.

Suarakan pendapatmu!

Perlindungan hutan dan lahan gambut perlu disuarakan dengan lantang. Namun, itu takkan terjadi tanpa bantuan Anda.

Apa pendapatmu tentang Food Estate?

Program Food Estate

@jokowi @Kemhan_RI @kementan @kementerianLHK Berhenti gunakan pandemi sebagai alasan untuk mengekploitasi hutan dan lahan gambut!

Program Food Estate

@jokowi @Kemhan_RI @kementan @kementerianLHK Buka akses informasi rencana Food Estate di Kalteng!

Program Food Estate

@jokowi @Kemhan_RI @kementan @kementerianLHK Jangan ulangi kegagalan proyek PLG 1 juta hektar, cukup sudah penderitaan warga Kalimantan Tengah!

Program Food Estate

@jokowi @Kemhan_RI @kementan @kementerianLHK Food Estate ini sebenarnya untuk siapa?

Program Food Estate

@jokowi @Kemhan_RI @kementan @kementerianLHK Kenapa Food Estate terus dikebut tanpa mendengar kritik banyak pihak?

Berhenti gunakan pandemi sebagai alasan untuk mengeksploitasi,

Wahyu Perdana, Manajer Kampanye Pangan, Air, Dan Ekosistem Esensial, Walhi Nasional.