








Merespons ancaman paceklik akibat kekeringan dan pandemi Covid-19 berkepanjangan, Presiden Joko Widodo mencanangkan program Food Estate sebagai salah satu Program Strategis Nasional (PSN). Program Food Estate meliputi pencetakan ratusan ribu hektare sawah baru yang berpotensi merusak lahan gambut dan hutan lindung.
Lokasi Food Estate diproyeksikan berada di lahan eks-Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) satu juta hektar di Kalimantan Tengah yang 64% luas wilayahnya atau sekitar 883.000 hektare memiliki Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Lindung. FEG Lindung tidak seharusnya dibuka karena memiliki fungsi penting dalam pengaturan tata air yang dapat mencegah terjadinya kebakaran gambut. Pemanfaatan lahan gambut dengan fungsi budidaya pun harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghindari dampak negatif lingkungan dan sosial.
Hingga kini, pemerintah tidak transparan dalam merencanakan lokasi Food Estate sehingga dampak program ini terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya tidak dapat dipastikan.
Padahal, mengubah penggunaan lahan secara masif, terutama gambut, memerlukan kajian lingkungan, ekonomi dan sosial secara komprehensif yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Pantau terus realisasi program Food Estate dari waktu ke waktu.
Pantau kabar terkiniKetahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan untuk seluruh orang di sebuah negara. Penilaian ketahanan pangan berdasarkan Global Food Security Index (GFSI) terdiri dari 4 aspek yaitu keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan, serta sumber daya alam dan ketahanan.
Indeks ketahanan pangan Indonesia memiliki tren yang meningkat selama 2016-2019, namun menurun pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan karena rendahnya nilai indikator keterjangkauan, kualitas dan keamanan pangan, SDA dan ketahanan.
Walaupun indeks ketahanan menurun, Indeks ketersediaan pangan Indonesia justru meningkat, salah satu indikatornya adalah pasokan pangan Indonesia yang berada pada nilai 72, di atas rata-rata dunia pada 2020. Nilai ini juga meningkat dari tahun 2019.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan tak perlu khawatir dengan ketahanan pangan dalam negeri, khususnya komoditas beras. Dengan memperhitungkan stok, tingkat konsumsi, dan hasil produksi, beliau optimis ketahanan pangan ditengah krisis akibat Covid-19 pada tahun ini bisa teratasi.
Mengubah fungsi lahan gambut menjadi lahan pertanian biasanya disertai dengan tindakan drainase melalui pembuatan kanal-kanal untuk mengalirkan air di dalam gambut. Selain memerlukan usaha dan biaya yang sangat besar, hal ini juga akan membuat gambut menjadi kering dan rawan terbakar, sehingga mengeluarkan emisi karbon, serta rentan mengekspos sedimen pirit yang membuat tanah tercemar.
Pirit yang terekspos akan membuat tanah sangat masam (ph<3,5) sehingga sulit ditanami. Pirit juga dapat larut dan mencemari air. Contoh, pembuatan kanal sepanjang 187 km pada masa Proyek PLG menyebabkan kematian ikan secara massal di Sungai Mangkatip dan anak-anak sungai Barito pada tahun 1997.
Selain itu sulitnya konversi lahan gambut akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.
Hingga sekarang belum pernah ada proyek Food Estate di atas lahan gambut yang terbukti berhasil.
Rendahnya kandungan unsur hara makro maupun mikro lahan gambut yang tersedia untuk tanaman.
Tingkat keasaman di gambut tinggi.
Penggunaan teknologi usaha tani di atas gambut yang masih minim.
Lahan gambut sering kali disalahartikan sebagai lahan tidur. Padahal, lahan gambut adalah penyangga kehidupan masyarakat, flora serta fauna di sekitarnya. Lahan gambut yang rusak akan sulit untuk dipulihkan kembali seperti semula.
Citra satelit di bawah ini menunjukkan perubahan tutupan lahan yang signifikan setiap tahun di kawasan eks-Proyek PLG.
Source:
Alih-alih mendongkrak cadangan pangan Indonesia, Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar (PLG) pada tahun 1995 malah mewariskan lahan gambut rusak yang terus mengalami kebakaran berulang setiap musim kemarau.
Pembukaan kembali di kawasan yang sama dikhawatirkan akan menimbulkan dampak kebakaran yang lebih parah.
Anggaran Proyek PLG tahun 95 sebesar hampir 7 Triliun Rupiah berakhir sia-sia, proyek mangkrak dan meninggalkan banyak kerugian sosial dan ekonomi serta konflik di masyarakat
Penggarapan sawah membutuhkan 40-60 orang untuk penanaman dan 200-250 orang untuk memanen per hektarnya. Namun, kebutuhan sumber daya penggarap dalam jumlah besar tersebut gagal dipenuhi dalam proyek Ketapang Food Estate.
Masyarakat penggarap lahan juga tidak diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas untuk mengelola lahan gambut yang berkelanjutan.
Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya kejelasan upah dari cetak sawah yang merugi sehingga masyarakat transmigran harus mengais pendapatan dengan pekerjaan buruh serabutan.
Mereka [pekerja transmigran] mengeluh tidak bisa berharap pada tanah pembagian dua hektar jatah mereka di lokasi trans karena kondisi tanahnya yang bergambut dan hanya bisa ditanami nanas dan tanaman keras lainnya,
Laksmi & Khidir, 2015. Kebun Pangan Skala Luas di Ketapang: Menggambar Angan-Angan Tentang Surplus Produksi.
Proyek MIFEE di Provinsi Papua pada akhirnya menyengsarakan masyarakat karena perusahaan mengambil lahan warga dengan kedok solusi krisis pangan dan energi dunia.
Kini, lahan-lahan tersebut telah menjadi perkebunan monokultur seperti sawit dan akasia, sedangkan masyarakat kehilangan hutan dan kebun sagu yang selama ini menopang kebutuhan pokok pangan mereka.
Ayo pantau pelaksanaannya!
Halaman ini menunjukkan kabar terkini yang dikurasi dan akan terus diperbaharui oleh Pantau Gambut.
Alternatif Food Estate, Pemerintah Diminta Bangun Kedaulatan Pangan Sistematik
Baca artikelIronis! Sebagian Area Gagal Eks-PLG yang Kini Dikembangkan untuk Food Estate Rentan Terbakar
Baca artikelSalahkan Air, Pengembangan Food Estate di Kalteng Butuh 4 tahun untuk optimal
Baca artikelCerita lapangan: Proyek Food Estate yang mulai ditinggalkan petani karena tidak sesuai harapan
Baca artikelDPR RI Sebut Food Estate Pemerintah Jokowi Bermasalah, Prabowo Pasang Badan
Baca artikelBanyak data palsu terkait produksi beras dan komoditas pangan, Komisi IV DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawasi program food estate
Baca artikelPeneliti CIPS: Program Food Estate yang dikembangkan di kawasan hutan dan lahan gambut yang memperburuk krisis iklim dan menyebabkan hilangnya 427,2 ton karbon per hektar lahan gambut yang dikonversi
Baca artikelBantah food estate gagal, Kepala Staf Kepresidenan salahkan kondisi alam yang tak menentu
Baca artikelAncaman krisis pangan harusnya diatasi dengan pengembangan keanekaragaman, bukan food estate
Baca artikelJika proyek lumbung pangan Indonesia gagal, siapa yang bertanggung jawab memulihkan hutan?
Baca artikelLahan seluas 2.500 hektare (Ha) disiapkan untuk food estate dengan alasan mendukung keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara
Baca artikelGuru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB Dwi Andreas Santosa menilai Food Estate gagal karena melanggar 4 pilar pengembangan lahan pertanian skala besar
Baca artikelProyek Food Estate lambat, Menteri PUPR keluhkan kurangnya orang untuk menggarap lahan
Baca artikelDirektur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian mengakui bahwa ada penggunaan alat berat untuk proyek food estate yang mangkrak. Saat ini kondisi alat berat tersebut telantar dan tidak terpakai
Baca artikelSerikat Petani Indonesia (SPI) mengatakan bahwa impor GMO memberikan keberpihakan penguasaan korporasi raksasa atas ketersediaan benih/ bibit di dalam negeri, sehingga petani akan bergantung dan membeli pada korporasi tersebut
Baca artikelMenurut catatan BPS luas panen sepanjang Januari-September 2021 di Kalimantan Tengah mencapai 115.848 hektare (ha), ternyata realisasi tahun 2022 pada periode yang sama justru turun menjadi 88,064 ha
Baca artikelEkstensifikasi Food Estate di Desa Mulyasari Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, seluas 103,66 hektar terbengkalai karena permasalahan tata kelola air yang menyebabkan padi tidak bisa tumbuh.
Baca artikelSPI mengkritisi kebijakan food estate. Pemerintah seharusnya menghindari pendekatan yang menggantungkan diri pada pasar dan kekuatan swasta. Hal ini berpotensi membuat masalah-masalah baru, yakni konflik agraria dan ketergantungan petani terhadap korporasi, seperti benih, pupuk, sampai ke pemasarannya.
Baca artikelLuas lahan food estate di Kalteng terus bertambah, baik lahan intensifikasi maupun lahan cetak sawah baru. Namun, pemerintah kesulitan mencari penggarap atau tenaga kerja
Baca artikelKementerian Pertanian menyiapkan anggaran Rp2,3 triliun pada 2023 untuk Food Estate dan penguatan kawasan sentra produksi pangan
Baca artikelProyek Food Estate Tetap Berlanjut Meskipun Indonesia Sudah Swasembada Beras
Baca artikelMasuk Program Food Estate, Petani di Desa Bentuk Jaya Mengeluh Akibat Banjir Tidak Bisa Menanam.
Baca artikelWaswas Ambisi Lumbung Pangan Baru: Kedok Pembangunan Infrastruktur yang Haus Lahan dan Anggaran
Baca artikelHasil verifikasi citra satelit oleh Pantau Gambut menemukan pembukaan lahan berpola pada area bervegetasi lebat dan kawasan gambut
Baca artikelMenteri Pertanian Klaim Food Estate Berhasil 100 Persen, Walhi: Stop Abaikan Petani dan Lingkungan Hidup.
Baca artikelGuru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa memprediksi program food estate akan gagal.
Baca artikelProgram food estate di daerah Gunung Mas, Kalteng dinilai telah mengakibatkan hutan di area sekitarnya rusak.
Baca artikelPantau Gambut menilai permasalahan pangan Indonesia bukan mengenai produksi melainkan distribusi pangan yang tidak merata.
Baca artikelLembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangkaraya menyebut deforestasi yang dilakukan untuk menunjang proyek food estate kebun singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, berpotensi memperluas wilayah banjir.
Baca artikelGubernur Kalteng Optimistis Food Estate dapat mengurangi jumlah impor pangan Indonesia.
Baca artikelAreal food estate di Humbangan Hasundutan, Sumatera Utara, menyerobot lahan adat.
Baca artikelFood estate di Kabupaten Pulang Pisau diperluas 3.000 ha untuk meningkatkan hasil panen.
Baca artikelKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melakukan pembaruan atau pemutakhiran rencana induk (master plan) pengembangan lokasi lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Baca artikelKalteng Kembangkan Food Estate Zona Barat, yakni di Kabupaten Katingan, Seruyan dan Kotawaringin Timur (Kotim) dengan luasan masing-masing 1000 hektar.
Baca artikelPLN bantu program Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah dengan membangun sejumlah infrastruktur kelistrikan guna menerangi kawasan seluas 20 ribu hektare (Ha).
Baca artikelAnjuran pemerintah untuk mempercepat waktu tanam dari 2 kali pertahun menjadi 3 kali pertahun membuat hampir 90% petani tidak mendapatkan hasil panen yang optimal
Baca artikelMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi targetkan 1000 hektar Food Estate Sumatera Utara Rampung di akhir tahun.
Baca artikelKementerian Pertanian menyebut program Food Estate di Kalimantan Tengah dan sejumlah daerah lainnya merupakan upaya sinergi lintas kementerian dalam merespon cepat pandemi Covid-19 untuk menjaga ketahanan pangan.
Baca artikelPemerintah terus genjot pengembangan food estate di empat wilayah, yakni Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatra Selatan (Sumsel), Sumatra Utara (Sumut), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca artikelPengembangan proyek Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara berlanjut. Pembangunan infrastruktur untuk dilakukan secara bertahap mulai 2020-2023 meliputi bidang Sumber Daya Air dengan total anggaran Rp 406,9 miliar dan konektivitas sebesar Rp 619,1 miliar.
Baca artikelAnggota Badan Anggaran DPR RI meminta realisasi anggaran food estate jangan tumpeng tindih yang akan berpotensi mengakibatkan munculnya anggaran ganda yang mungkin muncul di beberapa kementerian yang terlibat, antara lain, Kementan, KLHK, Kemen PUPR dan Kemenhan.
Baca artikelPantau Gambut dan WALHI Kalimantan Tengah mengeluarkan laporan kajian dan investigasi di lapangan, serta menganalisis proyek food estate dalam konteks politik pangan nasional yang bertemali dengan politik pangan dan kebijakan ekonomi politik global.
Baca artikelKomisi IV DPR RI menolak rencana pengajuan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 untuk program lumbung pangan nasional atau food estate sebesar Rp 1,10 triliun.
Baca artikelWarga empat desa di Kab. Gunung Mas, Kalteng, menolak pembukaan lahan 2.000 ha yang masuk dalam lahan uji coba perkebunan singkong Kementerian Pertahanan. Di lahan tersebut, selain kebun warga, terdapat beberapa rumah warga yang bahkan sudah bersertfikat.
Baca artikelPemerintah provinsi Kalimantan Selatan menawarkan lahan pertanian pada ekosistem rawa gambut dan pasang surut seluas 10 ribu ha kepada pemerintah pusat untuk dijadikan food estate. Sementara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menyiapkan lahan seluas 2.654 ha untuk pengembangan kawasan food estate di Kaltim.
Baca artikelKomisi IV DPR RI mempertanyakan kehadiran dan sumbangsih Perum Bulog dalam proyek food estate yang dicanangkan pemerintah di sejumlah daerah. Proyek tersebut dinilai belum memberikan sumbangsih terhadap ketahanan pangan nasional.
Baca artikelHasil kajian Yayasan Madani Berkelanjutan menunjukkan Pemerintah memberikan sejumlah keistimewaan regulasi untuk mempermudah realisasi proyek pangan berskala luas di empat provinsi bernama food estate.
Baca artikelPengamatan lapangan Save Our Borneo dari Desa Tewai Baru menemukan lahan seluas 600 ha yang sudah dibuka untuk pengembangan bibit singkong masuk dalam kawasan hutan produksi, dan memiliki tutupan yang sangat bagus, dengan diameter kayu mencapai 40 cm ke atas. Namun digantikan dengan tanaman singkong.
Baca artikelPemprov Kalteng Pastikan Lahan Gambut di Kawasan Eks PLG Tidak Akan Digunakan untuk Food Estate.
Baca artikelWalhi Kalimantan Tengah bersama Pantau Gambut, menyerukan penyelamatan lingkungan Kalimantan Tengah dari potensi kerusakan yang akan ditimbulkan oleh program Food Estate.
Baca artikelGubernur KalTeng, Sugianto Sabran mengatakan total tanaman padi yang sudah tertanam mencapai 29.032,5 ha, yaitu 98.8% dari total target 30 ribu ha, dan sudah terpanen seluas 15.862 ha atau 52.9 persen.
Baca artikel“Pak Presiden, memberikan arahan secara khusus kepada saya, agar food estate di lahan 160 ribu hektar harus dijalankan.” kata Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan
Baca artikelProgram strategis nasional lumbung pangan di Kalimantan Tengah dinilai menabrak berbagai kajian hukum dan ekologis.
Baca artikelPenanaman padi di lahan rawa bagian dalam food estate Kalimantan Tengah, tepatnya di Pulau Pisau, telah mencapai 25 hektare.
Baca artikelPengembangan food estate di Ex -PLG Kalimantan Tengah seluas 137.000 dari total 165.000 hektar akan dituntaskan tahun 2021 ini.
Baca artikelPemerintah mencananangkan kebijakan impor beras sebesar 1 ton di tengah panen raya dengan alasan sebagai upaya mengamankan persediaan beras dalam negeri di tengah pandemi.
Baca artikelLahan Food Estate di Kecamatan Dadahup dilanda banjir karena berada di areal pasang surut. Selain itu, 88,5 ha lahan yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan diu Desa Tahai Jaya mengalami kerusakan.
Baca artikelTahun ini, akan dilakukan intensifikasi lahan seluas +/- 40 ribu hektare, dengan merevitalisasi lahan sawah yang sudah ada khususnya untuk infrastruktur irigasi dan pola budidaya. Untuk cetak sawah baru/ekstensifikasi, ditargetkan bisa mencapai 22 ribu hektare. Total perluasan lahan 62 ribu ha.
Baca artikelKarena percepatan pola tanam yang dianjurkan pemerintah, 90% petani di Belanti Siam merugi.
Baca artikelKadis Hortikultura dan Peternakan Kalteng membantah adanya gagal panen, yang ada penurunan produksi karena panen paksa akibat roboh diterpa angin dan hujan.
Baca artikel200-250 ha lahan siap panen dengan hasil panen beragam. Sebagian petani memanen dengan kondisi hijau dan belum matang maksimal karena tanaman roboh akibat angin kencang.
Baca artikelLumbung pangan di Kalteng terancam gagal panen dan jauh dari harapan petani lantaran banyak faktor, antara lain percepatan masa tanam dan bibit padi tak sesuai jenis tanah.
Baca artikelPresiden Joko Widodo meminta agar daerah mempercepat pembangunan proyek food estate yang ditargetkan selesai pada 2021. Dan meminta kepala daerah yang mendapat proyek food estate mempercepat perizinan.
Baca artikelKementerian Pertanian optimis tahap awal seluas 30.000 Ha dapat rampung tepat waktu di Desember 2020, dan pada awal 2021, proses penanaman sudah bisa dilakukan.
Baca artikelDeputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian mengatakan lahan seluas 90.000 ha sudah dibuka untuk food estate dan master plan lumbung pangan Kalimantan Tengah masih dalam proses penyusunan. Sementara Amdal sudah rampung 60 persen.
Baca artikelMenko Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan dua lokasi kawasan Food Estate di Kalteng dan Sumut tidak melewati batas hutan lindung atau area konservasi lain.
Baca artikelMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan lahan food estate 165 ribu hektar bukan area gambut dan berada di luar kawasan hutan.
Baca artikelMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 24 tahun 2020 yang dapat membuat kawasan hutan lindung menjadi area pembangunan lumbung pangan nasional atau Food Estate.
Baca artikelPemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar konsultasi publik penyusunan studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa kawasan Food Estate seluas 165.000 Ha.
Baca artikelKementerian PUPR akan membangun jalan dan jembatan untuk konektivitas kawasan food estate dengan total panjang jalan dan jembatan 111,97 km dengan total anggaran Rp. 1,129 Triliun.
Baca artikelMenteri PUPR mengatakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi Blok A telah dimulai konstruksinya sejak 28 September 2020, dengan kontrak senilai Rp738,04 miliar dan dilaksanakan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya, PT. Hutama Karya dan PT. Adipatria.
Baca artikelPeraturan Menteri (Permen) LHK No. 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Food Estate, ditandatangani oleh Menteri LHK. Salah satu isi dalam peraturan ini menyatakan bahwa kawasan hutan lindung dapat dibuka untuk pembangunan food estate.
Baca artikelPenanaman perdana food estate oleh Presiden Joko Widodo. Selain padi, lahan food estate juga akan dikombinasikan dengan komoditas lain, mulai dari jeruk, kelapa, bawang merah, hingga ikan dan itik. Model bisnis ini akan dibangun setiap 1.000 hektare lahan, jika berhasil, model ini akan diterapkan di daerah lain.
Baca artikelKementerian Pertanian menandatangani MoU kerja sama dengan TNI AD dalam program lumbung pangan di Kalimantan Tengah.
Baca artikelMenteri Pertahan mengatakan, program food estate akan terus dikembangkan. Nantinya total lahan yang akan dipakai seluas 1,4 juta ha di Kalimantan Tengah.
Baca artikelKementerian Pertahanan akan menggerakkan prajurit Zeni TNI AD dalam rangka land clearing, land grabbing, untuk siapkan lahan tanaman singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisang, dan Kabupaten Kapuas.
Baca artikelKementerian Pertanian menyerahkan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian dengan total kurang lebih Rp379 miliar.
Baca artikelAliansi Dayak Bersatu berunjuk rasa menolak transmigrasi dalam program lumbung pangan nasional atau food estate di wilayah tersebut karena dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal.
Baca artikelPresiden Joko Widodo mengalokasikan dana untuk ketahanan pangan tahun depan sebesar Rp104,2 triliun. Sebagian dana itu akan digunakan untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate).
Baca artikelKementerian Pertanian menyiapkan 770.600 ha lahan di eks PLG, Kalimantan Tengah, untuk kawasan food estate. Penanaman padi dapat menggunakan tiga teknik antara lain rawa pasang surut, rawa lebak, dan lahan gambut.
Baca artikelPerum Bulog mempersiapkan pembangunan gudang dan rice milling di lokasi food estate Kalimantan Tengah.
Baca artikelKunjungan Jokowi, Prabowo, Moeldoko, Syahrul Yasin Limpo, Basuki Hadimuljono dan Suginto Sabran ke lokasi Food Estate di Desa Bentuk Jaya, Kapuas dan Pulang Pisau.
Baca artikelPresiden Jokowi akan membentuk badan yang mengelola pengembangan lumbung pangan. Badan ini akan bekerja sama dengan sama baik dengan pola investasi, BUMN, atau skema lainnya.
Baca artikelKementerian Pertahanan ditunjuk sebagai leading sector dalam memperkuat food estate.
Baca artikelMenteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, pemerintah akan menyediakan anggaran sekitar Rp. 6 Triliun lebih untuk 3-4 tahun bagi program Food Estate di Kalteng.
Baca artikelMenteri Pertanian menegaskan, tidak melakukan program cetak sawah baru di lahan gambut tahun ini, hanya intervensi di lahan rawa mineral dengan satu meter kedalaman air.
*Sampai sekarang belum ada peta lokasi tepat yang dibuka untuk publik.
Baca artikelBeredar laporan interim Kaji Cepat Lingkungan Hidup (KLHS) dengan angka luasan yang sama dengan skema luasan dari Kementerian PUPR.
Pengembangan program Food Estate akan dilakukan Kementerian PUPR bersama Kementerian BUMN melalui skema investasi.
Baca artikelFood Estate direkomendasikan sebagai salah satu dari 89 proyek strategis negara dengan nama “Program Peningkatan Penyediaan Pangan di Kalimantan Tengah”. Rekomendasi ini ditampung dalam Revisi Perpres PSEL oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Hasil Rakor PUPR, potensi pengembangan wilayah blok A dan D lahan eks-PLG seluas 295.500 ha, dengan luas potensial yang sudah punya sistem irigasi dalam kawasan budidaya 165.000 ha. Seluas 85.500 ha perlu intensifikasi sistem irigasi, 79.500 ha perlu ekstensifikasi.
*Cetak Sawah berganti istilah menjadi Food Estate
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan stok beras hingga akhir tahun masih akan mencapai 4,7 juta ton. Ketersediaan beras dijamin aman hingga akhir tahun 2020.
Baca artikelKepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturan, dan Peternakan Kalteng Sunarti mengatakan lahan seluas 300.000 hektar memang disiapkan untuk food estate. Namun, jika semuanya disetujui pemerintah pusat, total lahan untuk pertanian sebesar 663.287 hektar.
Baca artikelPresiden Joko Widodo memerintahkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lahan persawahan baru seluas 900.000 ha di lahan basah dan lahan gambut Kalimantan Tengah demi mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat pandemi virus corona Covid-19.
Baca artikelFAO mengeluarkan peringatan bahwa pandemi Covid-19 berpotensi mempengaruhi pasokan pangan dunia akibat terganggunya distribusi logistik bahan pangan dan menurunnya ketersediaan tenaga kerja.
Baca artikelPerlindungan hutan dan lahan gambut perlu disuarakan dengan lantang. Namun, itu takkan terjadi tanpa bantuan Anda.
Berhenti gunakan pandemi sebagai alasan untuk mengeksploitasi,
Wahyu Perdana, Manajer Kampanye Pangan, Air, Dan Ekosistem Esensial, Walhi Nasional.